[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9a5881a-f9e8-4f01-82cb-871abaa703f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2010","number","90","year","2010","published_date","2010-11-22","effective_date","2010-11-26","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 90, LD.2010/No.90
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk dalam rangka pengendalian/pengawasan penduduk demi tertib administrasi penduduk dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No,17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007. \n Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil termasuk didalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, keberatan, pengambilan kelebihan pembayaran, penagihan, pengahapuan piutang retribusi yang kadaluwarsa, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2010. \n Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2010 mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil. Latar belakangnya adalah untuk pengendalian/pengawasan penduduk demi tertib administrasi dan kepastian hukum, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Objek retribusi adalah pelayanan atas pengadaan KTP dan Akta Catatan Sipil, termasuk KTP WNI/WNA, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan/Perceraian/Pengakuan Anak/Kematian, dan Akta Ganti Nama bagi WNA. Pengecualian meliputi pengadaan Kartu Keluarga, KTP di kecamatan/desa, Akta Kelahiran anak, dan Akta Kematian anak WNI usia 0-12 tahun.\n- Subjek retribusi adalah orang pribadi yang membayar atas pelayanan perolehan/pemanfaatan KTP atau Akta Catatan Sipil.\n- Retribusi ini termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.\n- Tarif retribusi ditetapkan untuk mengganti biaya cetak dan administrasi, dengan peninjauan tarif paling lama 3 tahun sekali.\n- Struktur tarif meliputi biaya cetak KTP (WNI/WNA), penggantian Kartu Keluarga, serta biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil (perkawinan, pengakuan/pengesahan anak, perceraian, kematian, ganti nama).\n- Masa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan retribusi terutang saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- Wajib retribusi dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga 2% sebulan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283611/perda-kab-gorontalo-utara-no-1-tahun-2024","eb4302d6-3bc3-46a2-99ba-db06fb8a0333","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 90 OF 2010
on
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION DEED

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to control/supervise the population for the sake of orderly population administration and legal certainty for every Indonesian Citizen, it is necessary to provide services for Resident Identity Cards (KTP) and Civil Registry Deeds as a person's identity and identity of a person from legal events experienced;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the Local Fee for Replacement of Printing Costs for Resident Identity Cards and Civil Registry Deeds previously regulated by Law Number 34 of 2000 on Amendments to Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Retribution needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9a5881a-f9e8-4f01-82cb-871abaa703f7","actionData","errors"]