[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a953f7ac-3ecc-492c-8dbc-c12a822ef1fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-10-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari \r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. babwa untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah\r\nyang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai\r\ndengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan,\r\nsehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan\r\ntepal, ukuran perlu dilakukan penataan kelembagaan;\r\nb. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah Kota Kendari tentang Perubahan Kedua Atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota\r\nKendari; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang\r\nPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995\r\nNomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3602);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor126,Tambaban Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang\r\nAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5954);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 15 Tabun 2019 tentang Perubahan Atas\r\nUndang-Unndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6349);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beherapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor\r\n23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)\r\nsebagaimana tclah diubah dengan Peraturan\r\nPernerintah Nornor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban\r\nAtas Peraturan Pernerintah Nomor 18 tahun 2016\r\ntentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nornor 187);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan atas Peraruran Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk\r\nHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 157);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah\r\nProvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang\r\nMelaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan\r\nUrusan Pemerintahan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 197);\r\n11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 5 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kota Kendarl (Lembaran Daerah Kota Kendari\r\nTahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telab diubah\r\ndcngan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10\r\nTahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota\r\nKendari {Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019\r\nNomor 10); \n PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020. \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kendari ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional, dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penataan kelembagaan. Peraturan ini membentuk susunan Perangkat Daerah Kota Kendari yang terdiri dari:\n\n- Sekretariat Daerah Kota Kendari (Tipe A)\n- Sekretariat DPRD Kota Kendari (Tipe B)\n- Inspektorat Daerah Kota Kendari (Tipe A)\n- Dinas Daerah Kota Kendari, yang terdiri dari 21 Dinas dengan berbagai tipe (A atau B) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, perhubungan, kebudayaan, kependudukan, pertanian, perikanan, perdagangan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, penanaman modal, perpustakaan, dan ketahanan pangan.\n- Badan Daerah Kota Kendari, yang terdiri dari 5 Badan dengan berbagai tipe (A) yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, kepegawaian, keuangan, pendapatan, dan kesatuan bangsa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Kendari No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45027/perda-kota-kendari-no-5-tahun-2016","6d947765-8548-435d-abdb-b5b139c0e919","amended_by",[108],{"_101":109,"_103":110,"_36":111},"Perda Kota Kendari No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334261/perda-kota-kendari-no-1-tahun-2025","e6e72c70-e459-49fa-9722-0659520750b7","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

KENDARI CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER // YEAR 2020
ABOUT
SECOND AMENDMENT TO KENDARI CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2016 CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF
KENDARI CITY REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that in order to realize an effective, efficient, rational and proportional Regional Apparatus organization in accordance with the needs of implementing governmental tasks, so that the bureaucratic organization becomes functionally and proportionally appropriate, institutional structuring needs to be carried out;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Kendari City Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the Establishment and Structure of the Kendari City Regional Apparatus;

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a953f7ac-3ecc-492c-8dbc-c12a822ef1fc","actionData","errors"]