For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Dan Atribut Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Also known as: Permenkumham 8/2015 · Permenkumham No. 8 Tahun 2015 · Permenkumham Nomor 8 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:24 Maret 2015Publication Date:18 Maret 2015
Aparatur Sipil NegaraKearsipanPerlindungan Hak Asasi

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Dan Atribut Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date24 Maret 2015
Publication Date18 Maret 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perubahan desain dan penambahan atribut. Perubahan ini mencakup definisi pegawai, jenis pakaian dinas, dan atribut yang digunakan. Jenis pakaian dinas yang diatur meliputi Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Khusus (PDK), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Setiap jenis pakaian dinas memiliki desain dan atribut yang spesifik, termasuk warna, jenis bahan, dan tanda pangkat. Peraturan ini juga mengatur penggunaan pakaian dinas pada hari-hari tertentu dan pengecualian bagi pegawai di unit tertentu.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Dinas dan Atribut yang ada masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. 2. Pakaian dinas sipil lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut di luar maupun di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.