[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a92dc6cd-b6da-4833-b568-3183c8bc3383","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2003","number","1","year","2003","published_date","2003-01-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keuangan Daerah - Pokok-Pokok Pengelolaan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD. 2003/No. 1 A
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 \r\ntentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan \r\nDaerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 \r\ntentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan \r\nDaerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 \r\nTahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, \r\nPertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta \r\nTata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha \r\nKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD maka \r\nPeraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk diganti \r\nkarena sudah tidak sesuai lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu dibuat \r\nPeraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun \r\n2000; \n Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah, pengelola keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penyusunan APBD, kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota, kedudukan keuangan DPRD, penyusunan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, barang dan jasa, laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyusunan perhitungan APBD, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 dicabut. \n 57 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi. Latar belakangnya adalah perlunya penggantian Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 karena sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur struktur APBD yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah), jenis, dan objek pendapatan. Belanja Daerah terdiri dari belanja aparatur dan belanja pelayanan publik, dirinci menurut kelompok belanja (Administrasi Umum, Operasional dan Pemeliharaan, Modal, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka), jenis, dan objek belanja. Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan dapat mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah dan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini juga mengatur pinjaman daerah, penerbitan obligasi, pembentukan dana cadangan, dan depresiasi aset daerah.

Peraturan ini juga mengatur kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota (gaji, tunjangan, sarana, biaya operasional) serta DPRD (penghasilan tetap, tunjangan, sarana). Perubahan APBD dilakukan jika ada kebijakan strategis, target penerimaan tidak tercapai, atau ada kebutuhan mendesak.

","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.\n2. Pada saat dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Perda Kota Bekasi No. 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309502/perda-kota-bekasi-no-4-tahun-2007","0b7d51f5-392a-423b-930e-1c46100b22e7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 1 YEAR 2003 SERIES : A

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 01 YEAR 2003
ABOUT
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI

Considering :

that based on Law Number 25 of 1999 concerning the Fiscal Balance between the Central and Regional Government and Government Regulation Number 105 of 2000 concerning the Management and Accountability of Regional Finance and Decree of the Minister of Home Affairs Number 29 of 2002 concerning Guidelines for the Management, Accountability and Supervision of Regional Finance and Procedures for the Preparation of the APBD, Implementation of Regional Finance Administration and Preparation of APBD Calculations, the Regional Regulation of Bekasi City Number 17 of 2000 concerning Regional Finance Management is deemed necessary to be replaced because it is no longer appropriate;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a92dc6cd-b6da-4833-b568-3183c8bc3383","actionData","errors"]