[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8ec5fba-e2dc-4e1f-ac16-d44e7b48c0d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2011 tentang PAJAK RESTORAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","PAJAK RESTORAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RESTORAN-pajak
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/No.11, TLD No. 85
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK RESTORAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak Restoran ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten;\r\nbahwa Pajak restoran merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan Daerah dan pembinaan masyarakat untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Tingkat II Banggai No. 14 Tahun 1998; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banggai No. 20 Tahun 2009. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pajak Restoran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif pajak dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara pembayaran dan penagihan pajak; tata cara pemungutan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pajak; kadaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Perda Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2002 \n 14 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain, kecuali jika nilai penjualannya tidak melebihi Rp 3.000.000 per tahun. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, dengan tarif pajak sebesar 10%. Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dan membayar pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dengan bunga 2% per bulan. Pemungutan pajak dilarang diborongkan dan Wajib Pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 tahun, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, data baru yang belum terungkap, atau jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah kredit pajak. Sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan dapat dikenakan atas kekurangan pembayaran pajak. Bupati juga dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKDPKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN kepada Bupati dalam jangka waktu 3 bulan. Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi denda. Wajib Pajak juga dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 2) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Banggai No. 2 Tahun 2020 tentang PAJAK DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/187308/perda-kab-banggai-no-2-tahun-2020","dfd5a9e3-e553-42f7-a0fb-addd5d710e6b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
RESTAURANT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGGAI,

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Restaurant Tax is stipulated as one of the types of Regency Tax;
that Restaurant Tax is an important Source of Regional Income to finance the implementation of Regional Government, the implementation of Regional development and community development to consolidate broad, real and responsible Regional Autonomy;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Restaurant Tax.

Remembering:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette Number 1822);
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8ec5fba-e2dc-4e1f-ac16-d44e7b48c0d2","actionData","errors"]