[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8995655-1a61-4ff0-b09f-b38dfb2bab62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan dan catatan sipil - administrasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4, TLD NO.6211
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Poso No.36 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 36) yaitu ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 20, angka 21 dan angka 24 Pasal 1 diubah, angka 22 dan angka 23 dihapus, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 24a, angka 24b dan angka 24c, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 26a, diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 27a dan angka 27b, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil \n Penjelasan : 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 36)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan meliputi definisi istilah, penambahan pasal mengenai stelsel aktif pelayanan keliling oleh Instansi Pelaksana, penegasan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, perubahan ketentuan mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) termasuk masa berlaku dan elemen data yang dicantumkan, serta persyaratan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el baik bagi WNI maupun orang asing. Selain itu, terdapat perubahan terkait pelaporan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak, serta kematian. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengadaan blanko dokumen kependudukan, pengelolaan data kependudukan, serta sanksi bagi pelanggaran ketentuan administrasi kependudukan.","transitional_provisions","1. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dimaknai “KTP-el”.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\n (1) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n (2) Ketentuan mengenai jenis bahan dasar blangko KTP-el yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Pribadi dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Setiap Pejabat dan Petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n5. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Poso No. 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/27942/perda-kab-poso-no-36-tahun-2008","2e1bb9dd-669e-41fc-93e2-2f3d71180e49",{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POSO
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 36 OF 2008
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION AND
CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement orderly population administration and in the context of protection and recognition of the determination of personal and legal status of each population event and important event experienced by residents, it is necessary to obtain population and civil registration services;
that with the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, it is necessary to make adjustments to several provisions in Regional Regulation Number 36 of 2008 concerning the Implementation of Population Administration and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8995655-1a61-4ff0-b09f-b38dfb2bab62","actionData","errors"]