[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7fcf0b1-f3c1-4c55-8468-8c4accc451a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020","number","47","year","2020","published_date","2020-06-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KOMPETISI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 47, BN.2020/NO.676, jdih.menpan.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan \r\nsistem pengaduan pelayanan publik nasional, perlu\r\nmenyelenggarakan kompetisi pengelolaan pengaduan\r\npelayanan publik;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2018 \r\ntentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi \r\nPengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018 \r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum \r\nsehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan\r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang\r\nPenyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan\r\nPelayanan Publik; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5038);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 \r\ntentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5357);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang \r\nPengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road\r\nMap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan \r\nPelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 27);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang \r\nPedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan \r\nPublik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 1726);\r\n9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);\r\n10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang \r\nRoad Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan \r\nPublik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650); \n Pedoman Kompetisi paling sedikit memuat:\r\na. persyaratan peserta Kompetisi\r\nb. kategori Kompetisi;\r\nc. kriteria pengelolaan pengaduan pelayanan publik;\r\nd. tahapan penyelenggaraan Kompetisi;\r\ne. kriteria Kompetisi, termasuk indikator penilaian dan \r\npenilaian lanjutan lainnya; dan\r\nf. sistem informasi Kompetisi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman \r\nPenyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan \r\nPelayanan Publik Tahun 2018 (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1227) \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1227).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Latar belakangnya adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk melakukan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang mengelola pengaduan pelayanan publik sesuai kriteria yang ditetapkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian) bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Kompetisi. Peserta Kompetisi meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan unit pelaksana yang menyelenggarakan Pengelolaan Pengaduan Publik. Penyelenggaraan kompetisi harus berdasarkan prinsip dapat dipertanggungjawabkan, tidak berpihak dan bebas kepentingan, serta dapat diakses oleh semua pihak terkait.

Setiap pihak yang terlibat dalam kompetisi, termasuk Penyelenggara, Peserta, Tim Sekretariat, dan Tim Evaluasi, harus mengacu pada Pedoman Kompetisi. Pedoman Kompetisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan paling sedikit memuat persyaratan peserta, kategori kompetisi, kriteria pengelolaan pengaduan, tahapan penyelenggaraan, kriteria kompetisi termasuk indikator penilaian, dan sistem informasi kompetisi. Seluruh informasi terkait kompetisi diumumkan melalui sistem informasi kompetisi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132555/permen-pan-rb-no-39-tahun-2018","6ba55e24-f975-4197-a2bf-0ee85579c9f4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 47 OF 2020
ON
IMPLEMENTATION OF COMPETITION
FOR PUBLIC SERVICE COMPLAINT MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that in order to encourage the acceleration of the implementation of the national public service complaint system, it is necessary to hold a public service complaint management competition;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 39 of 2018 concerning Guidelines for Organizing the 2018 Public Service Complaint Management Competition is no longer in accordance with legal developments, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7fcf0b1-f3c1-4c55-8468-8c4accc451a2","actionData","errors"]