[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7e43b40-5768-4a7d-8e88-99820eb43249","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012","number","17","year","2012","published_date","2012-07-12","effective_date","2012-07-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Sosial NO. 17, BN.2012/NO.726, jdih.kemsos.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2011.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan mengganti peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah dan pemerintah daerah, serta Unit Pelayanan sosial langsung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun secara mandiri. Akreditasi ini bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan tersebut, dan meningkatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Persyaratan akreditasi berbeda untuk UPT pemerintah/daerah dan unit pelayanan sosial langsung, namun keduanya harus melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung. Akreditasi dilakukan setelah memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi program, sumber daya manusia, manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan, dan hasil pelayanan. Badan Akreditasi melakukan penilaian secara independen dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan. Tingkatan akreditasi terdiri dari baik sekali (A), baik (B), dan cukup (C), dengan masa berlaku yang berbeda-beda. Menteri Sosial dapat meninjau ulang penetapan tingkatan akreditasi atas usulan Badan Akreditasi dan pertimbangan Dewan Kehormatan Akreditasi.","transitional_provisions","1. Keanggotaan Badan Akreditasi yang telah diangkat sebelum Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan kembali menjadi anggota Badan Akreditasi dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial tanpa proses seleksi.\n2. Keanggotaan Badan Akreditasi dan asesor yang pertama kali diberikan sertifikat langsung oleh Menteri Sosial.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permensos No. 107/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130579/permensos-no-107huk2009-tahun-2009","38e3fab3-58ad-436b-8f2c-fb572530bf32","revoked_by",[105],{"_98":106,"_100":107,"_36":108},"Permensos No. 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/325165/permensos-no-8-tahun-2025","a315774b-6b8e-4005-abea-5b923be8fe54","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2012
on
ACCREDITATION OF SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 53 of Law Number 11 of 2009 on Social Welfare, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Social Affairs on Accreditation of Institutions in the field of Social Welfare;
that Regulation of the Minister of Social Affairs Number 107/HUK/2009 on Accreditation of Institutions in the field of Social Welfare as amended by Regulation of the Minister of Social Affairs Number 12 of 2011, cannot be implemented according to the process of granting accreditation to an institution, so it needs to be replaced;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7e43b40-5768-4a7d-8e88-99820eb43249","actionData","errors"]