For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1986

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 1986 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Sehubungan Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah

Also known as: Keppres 29/1986 · Keppres No. 29 Tahun 1986 · Keppres Nomor 29 Tahun 1986

Status:
Active
Effective Date:1 Januari 1984Publication Date:12 Juli 1986
Utang, Piutang & Hibah NegaraKetentuan Perpajakan

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemePembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Sehubungan Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Januari 1984
Publication Date12 Juli 1986
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan yang terhutang sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah dengan Dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan

Keputusan ini dibuat untuk mengatur pengenaan pajak terhadap kontraktor, konsultan, dan pemasok yang terlibat dalam proyek pembangunan milik Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dan hibah. Hal ini dilakukan karena dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pajak yang terhutang, dan sebelumnya, para pelaku usaha tersebut tidak lagi mendapat pembebasan perpajakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Ketentuan Substansial

Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan yang terhutang oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok atas penghasilan dari dana bantuan atau hibah luar negeri. Namun, Pajak Penghasilan yang terhutang oleh pihak yang menerima penghasilan dari kontraktor, konsultan, atau pemasok tetap dipungut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Ketentuan teknis pelaksanaan diatur oleh Menteri Keuangan.

1. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1984.

(-)