For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 15 Tahun 2006

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang

Also known as: Perda Kota Palembang 15/2006 · Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2006 · Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2006

Status:
Active
Effective Date:28 Desember 2006Publication Date:28 Desember 2006
Otonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Kedua atas Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang
LocationPemerintah Kota Palembang
Effective Date28 Desember 2006
Publication Date28 Desember 2006
Place of EnactmentPalembang

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 7).

Peraturan Daerah Kota Palembang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2006. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan perubahan definisi terkait tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan DPRD, serta tunjangan kesejahteraan. Selain itu, dilakukan perubahan pada komponen penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menambahkan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional. Besaran tunjangan komunikasi intensif ditetapkan paling tinggi 3 kali uang representasi Ketua DPRD, sementara dana operasional Ketua DPRD paling tinggi 6 kali uang representasi dan Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 kali uang representasi. Pajak penghasilan atas tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional dibebankan kepada masing-masing penerima. Terakhir, diatur mengenai uang duka dan bantuan pengurusan jenazah bagi Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, serta pengelolaan belanja Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD.

(-)

(-)