[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a67f45fd-e470-44b0-83f3-76851b9cdd15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda)","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan usaha milik daerah-perseroan terbatan-bank perekonomian rakyat
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NO.8, JDIH Pemerintah Kab. Muara Enim
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda)
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk lebih mendorong pengembangan sektor perekonomian di bidang perbankan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna kemanfaatan perekonomian Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten, serta penyesuaian terhadap berbagai aturan yang berkaitan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim belum menyesuaikan terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan Nama Perusahaan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 201 7; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim\r\n(Perseroda). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Enim sebagai Ibu Kota Kabupaten Muara Enim. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Penyesuaian Nomenklatur dan Kewenangan; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Organ; Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerjasama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2024. \n Mencabut Peraturan Daerah No 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pengembangan sektor perekonomian di bidang perbankan, meningkatkan kinerja perusahaan, dan menyesuaikan dengan aturan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tujuan dari perubahan nomenklatur dan kewenangan Perseroan adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan tentang badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penyesuaian nomenklatur dan kewenangan Perseroan, pengalihan kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim, serta pengaturan mengenai nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dan saham, organ Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi), kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerjasama, serta pembubaran dan likuidasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai modal dasar Perseroan yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dengan penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak lain, di mana sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Kegiatan usaha Perseroan meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, melakukan transfer dana, menempatkan atau meminjamkan dana pada bank lain, membantu Pemerintah Kabupaten dalam penyaluran dana untuk program dan kegiatan, membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa, melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Perseroan, melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain, melakukan kegiatan pengalihan piutang, dan/atau melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Dalam proses penyesuaian nomenklatur dan kewenangan Perseroan maka Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan selesainya semua mekanisme penyesuaian dan kewenangan perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.\n2. Selain proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi penyesuaian nomenklatur dan kewenangan Perseroan.\n3. Segala hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.\n4. Seluruh kekayaan/aset Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.\n5. Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang sudah ada, menjadi Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Muara Enim No. 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56961/perda-kab-muara-enim-no-9-tahun-2017","5c4dfa3f-eefd-405f-8ec3-9a205a2223f0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUARA ENIM
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 8 OF 2024
CONCERNING
LIMITED LIABILITY COMPANY OF MUARA ENIM PEOPLE'S ECONOMIC BANK
(PERSERODA)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARA ENIM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community, especially to further encourage the development of the economic sector in the banking sector and to improve company performance, especially in collecting and distributing public funds for the benefit of the Regency's economy which is adapted to the conditions, characteristics and potential of the Regency, as well as adjustments to various regulations relating to the development and strengthening of the **keuangan** sector;
that in order to improve company performance based on the provisions of Article 314 of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a67f45fd-e470-44b0-83f3-76851b9cdd15","actionData","errors"]