[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a654db39-e3c7-4cb5-afc3-7cd299d0b0eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24","number","24","year","2023","published_date","2023-03-15","effective_date","2023-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 24, BN.2023/No.247, jdih.kemenkeu.go.id: 8 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 762).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan. Tarif layanan ini merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan, yang terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya). Tarif layanan meliputi tarif berdasarkan kelas (rawat inap, tindakan medis operatif, kateterisasi jantung, tindakan medis non-operatif, dan penunjang medis) dan tarif tidak berdasarkan kelas (administrasi, akomodasi ruang rawat khusus, instalasi rawat jalan, poliklinik eksekutif, penggunaan lahan/ruangan/gedung, penggunaan peralatan/mesin, ambulans, pendidikan/pelatihan, serta penelitian/pengembangan) dan tarif farmasi. Tarif berdasarkan kelas dibedakan berdasarkan kelas III, II, I, dan VIP, dengan ketentuan tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, kelas I paling tinggi 125% dari kelas II, dan kelas VIP paling rendah 125% dari kelas II. Tarif poliklinik eksekutif dapat dikenakan sampai dengan 150% lebih tinggi dari tarif administrasi, instalasi rawat jalan, dan penunjang medis. Tarif farmasi ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi. BLU RSUP dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan melalui kontrak kerja sama dengan pihak pengguna layanan, seperti BPJS, jaminan kesehatan daerah, dan perusahaan asuransi lainnya. Tarif layanan atas kerja sama ini ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama. BLU RSUP dapat memberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 untuk pasien tertentu (keluarga miskin, korban kondisi kahar, penugasan pemerintah, dan kegiatan untuk kepentingan umum/sosial) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU RSUP. Direktur Utama BLU RSUP berwenang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan.","transitional_provisions","Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/148660/pmk-no-112pmk052014","91e887fa-8b42-4aad-8e2d-6a085ec223b9","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297032/pmk-no-54-tahun-2024","8252d2ff-51e1-4741-9f00-bb873176c9ea","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2023
CONCERNING
TARIFFS FOR SERVICES OF THE PUBLIC SERVICE AGENCY OF DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN CENTRAL GENERAL HOSPITAL AT THE MINISTRY OF HEALTH

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 9 paragraph (8) of Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Management of Public Service Agency Finance as amended by Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Management of Finance of Public Service Agency, the Minister/Head of Institution submits a proposal for service tariffs to the Minister of Finance to be stipulated in a Regulation of the Minister of Finance;
that the Public Service Agency of Dr. Soeradji Tirtonegoro

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a654db39-e3c7-4cb5-afc3-7cd299d0b0eb","actionData","errors"]