[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5e4923c-1e06-4bca-965e-5dbf6c84036f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-03-30","effective_date","2020-04-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 9, BN.2020/No.328, jdih.pu.go.id : 21 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini membentuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang jasa konstruksi. LPJK adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas LPJK meliputi registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang jasa konstruksi. Fungsi LPJK mencakup pelaksanaan registrasi badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, dan penilai ahli; akreditasi asosiasi badan usaha, profesi, dan rantai pasok konstruksi; pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi penilai ahli; penetapan tim penilai ahli; pemberian rekomendasi Lisensi LSP; pembentukan LSP; pemberian Lisensi LSBU; penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing; dan pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengurus LPJK terdiri dari ketua dan anggota yang berasal dari unsur asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, institusi pengguna jasa konstruksi, dan perguruan tinggi atau pakar. Pemilihan pengurus dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri. Pendanaan LPJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian PUPR dan/atau sumber lain yang sah. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPJK.","transitional_provisions","1. LPJK Nasional dan LPJK Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja sampai dengan pengurus LPJK yang baru ditetapkan oleh Menteri.\n2. Aset berupa sistem informasi dan dokumen penting terkait Jasa Konstruksi yang dikelola LPJK Nasional dan LPJK Provinsi diserahkan kepada Menteri pada saat pengurus LPJK ditetapkan oleh Menteri.\n3. LPJK Nasional dan LPJK Provinsi harus mengembalikan aset lainnya milik Kementerian dan pemerintah daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya pengurus LPJK, serta menyelesaikan aset lainnya secara internal.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permen PUPR No. 51/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144861/permen-pupr-no-51prtm2015-tahun-2015","d6fe55cc-8562-43e5-944d-d9637994698d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2020

CONCERNING

ESTABLISHMENT OF THE CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 84 paragraph (9) of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing concerning the Establishment of the Construction Services Development Board; \n \n
In view of:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5e4923c-1e06-4bca-965e-5dbf6c84036f","actionData","errors"]