[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5522437-18d5-4e3f-8039-f5b25181b648","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-04-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, \r\nakuntabilitas, dan partisipatif perlu pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien;\r\nbahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah \r\nNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya peraturan \r\npelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu di daerah sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; BAB II\r\nRUANG LINGKUP; BAB III\r\nASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV\r\nUANG DAERAH; BAB V\r\nKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB VI\r\nASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB VII\r\nPENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB VIII\r\nPENETAPAN APBD; BAB IX\r\nPELAKSANAAN APBD; BAB X\r\nLAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN\r\nPERUBAHAN APBD; BAB XI\r\nPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XII\r\nUANG PERSEDIAAN SKPD; BAB XIII\r\nPERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAER4,H; BAB XIV\r\nPENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS; BAB XV\r\nPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB XVI\r\nPENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN\r\nSURPLUS APBD; BAB XVII\r\nKEKAYAAN DAN KEWAJIBAN; BAB XVIII\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN\r\nKEUANGAN DAERAH; BAB XIX\r\nPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XX\r\nPENGELOLAAN KEUANGAN BLUD; BAB XXI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2010. \n 43 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kewenangan dan Tanggung Jawab:**\n * Pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah antara Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah.\n * Penetapan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran.\n2. **Asas Umum dan Struktur APBD:**\n * Pengelolaan keuangan daerah harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\n * Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n3. **Penyusunan dan Penetapan APBD:**\n * Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.\n * Penetapan APBD dilakukan melalui persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.\n4. **Pelaksanaan APBD:**\n * Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.\n * Pengaturan mengenai uang persediaan, penatausahaan keuangan daerah, dan akuntansi keuangan daerah.\n5. **Pertanggungjawaban dan Pengawasan:**\n * Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya.\n * Pengawasan dilakukan oleh DPRD dan pemeriksaan ekstern oleh BPK.\n6. **Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban Daerah:**\n * Pengelolaan kas umum daerah, piutang daerah, investasi daerah, dan utang daerah.\n7. **Pengelolaan Keuangan BLUD:**\n * Pengaturan mengenai pembentukan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Palangkaraya No. 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/241732/perda-kota-palangkaraya-no-7-tahun-2022","8207b104-5dd4-432f-a18a-d479a6914efa","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 02 YEAR 2010
on
MAIN POINTS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to have good governance that has three main pillars, namely transparency, accountability, and participation, it is necessary to manage regional finances effectively and efficiently;
that to achieve these objectives, and to implement the provisions of Article 182 and Article 194 of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and Article 151 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management, as well as Article 330 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 on Guidelines for Regional Financial Management, it is necessary to have comprehensive and integrated implementing regulations in the region so

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5522437-18d5-4e3f-8039-f5b25181b648","actionData","errors"]