[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4c93073-ac3e-4eab-a66b-b8996c50b5ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2008","number","11","year","2008","published_date","2008-06-23","effective_date","2008-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang \r\nperizinan, maka dipandang perlu meninjau kembali sistem pendapatan \r\nRetribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terdapat dalam Peraturan Daerah \r\nKabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan \r\nBangunan sejalan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar \r\nNomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung; \r\nb. bahwa peninjauan dan penyesuaian dimaksud bertujuan untuk \r\nmenciptakan obyektifitas, akuntabilitas, dan kualitas pengenaan tarif pada \r\nbangunan tersebut; \r\nc. bahwa dalam rangka terciptanya kenyamanan pemukiman bagi masyarakat, \r\nmaka diperlukan proses perizinan penataan dan keteraturan mengenai \r\nkelayakan suatu bangunan untuk didirikan; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b \r\ndan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin \r\nMendirikan Bangunan. \n 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n1822 );\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3890); \r\n3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang \r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 \r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); \r\n4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); \r\n5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); \r\n7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah \r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4844); \r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan \r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4438); \r\n10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4444); \r\n11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 \r\nNomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang\u0002Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum \r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor \r\n36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan \r\nPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan \r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4737); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); \r\n17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman \r\ndan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;\r\n18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang \r\nKomponen Penetapan Tarif Retribusi; \r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang \r\nBangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 \r\nNomor 05); \n BAB I \r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II \r\nLEMBAGA PELAKSANA\r\nBAB III \r\nNAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI\r\nBAB IV \r\nGOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB V \r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\nBAB VI \r\nPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN \r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF\r\nBAB VII \r\nCARA PERHITUNGAN RETRIBUSI \r\nBAB VIII \r\nSAAT RETRIBUSI TERUTANG\r\nBAB IX \r\nWILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI \r\nBAB X \r\nTATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN\r\nBAB XI \r\nPENGURANGAN, KERINGANAN DAN \r\nPEMBEBASAN RETRIBUSI\r\nBAB XII \r\nKADALUARSA PENAGIHAN\r\nBAB XIII \r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XIV \r\nPENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN \r\nBAB XV \r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB XVI \r\nPEMBIAYAAN\r\nBAB XVII \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008. \n NOMOR 11 TAHUN 2008 \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Selayar. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang perizinan dan menciptakan obyektifitas, akuntabilitas, serta kualitas pengenaan tarif IMB. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kenyamanan pemukiman melalui penataan dan keteraturan bangunan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan IMB adalah SKPD yang menangani urusan penataan bangunan.\n- Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan, kecuali untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.\n- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.\n- Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.\n- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lantai, jumlah tingkat, rencana penggunaan, lokasi, dan kelas bangunan.\n- Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin, meliputi pengecekan lokasi, pemetaan, dan transportasi pengawasan.\n- Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis bangunan, lokasi, dan luas lantai, dengan rincian tarif yang berbeda untuk bangunan sosial, perumahan, pendidikan, kelembagaan/kantor, perdagangan, industri, khusus, campuran, pemerintah, dan lain-lain.\n- Cara perhitungan retribusi adalah dengan mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.\n- Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- Wilayah pemungutan adalah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.\n- Masa retribusi terutang berlaku selama bangunan tidak berubah fisik sesuai izin.\n- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD.\n- Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambatnya 15 hari sejak SKRD diterbitkan.\n- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, terutama bagi korban bencana alam atau kerusuhan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan STRD.\n2. Aparat Lembaga Pelaksana yang tidak menyetor atau kurang menyetor retribusi dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2008
CONCERNING
LOCAL FEE BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR,

Considering:

that in order to increase Local Own-Source Revenue in the licensing sector, it is deemed necessary to review the revenue system for Local Fee Building Permits contained in Regional Regulation of Selayar Regency Number 7 of 1999 concerning Local Fee Building Permits in line with the enactment of Regional Regulation of Selayar Regency Number 5 of 2007 concerning Buildings;
that the intended review and adjustment aims to create objectivity, accountability, and quality in the imposition of tariffs on these buildings;
that in order to create residential comfort for the community, a licensing process for structuring and orderliness regarding the feasibility of a building to be erected is required;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4c93073-ac3e-4eab-a66b-b8996c50b5ce","actionData","errors"]