[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4c009a7-efcf-4b87-8dd1-a4cac6178376","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020","number","42","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","2020-12-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Pertanian NO. 42, BN 2020/ NO 1756; PERATURAN.GO.ID; 21 HLM
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya\n2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya\n3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon\n4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi agar Kementerian Pertanian lebih proporsional, efektif, dan efisien. Penataan ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

\n\n

Peraturan ini menetapkan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, yang terdiri dari:

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

\n\n

Setiap UPT memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang spesifik. Tugas utama UPT meliputi perbanyakan benih, pengembangan pengujian dan pengawasan mutu benih, pengembangan proteksi tanaman, pengembangan kawasan organik, identifikasi komoditas spesifik, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Fungsi UPT mencakup berbagai kegiatan teknis operasional dan penunjang terkait perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

\n\n

Struktur organisasi UPT terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha bertugas menyiapkan bahan penyusunan program, rencana kerja, evaluasi, pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara. Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

\n\n

Kepala UPT bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Perkebunan dan/atau Direktur Perlindungan Perkebunan. Setiap UPT wajib menyusun peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas. Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas, serta sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkup UPT, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Perubahan organisasi dan tata kerja UPT menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.","sanctions","(-)","revokes",[97,102,104,106],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya","link","",{"_98":103,"_100":101},"Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya",{"_98":105,"_100":101},"Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon",{"_98":107,"_100":101},"Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak","revoked_by",[110],{"_98":111,"_100":112,"_36":113},"Permentan No. 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/257832/permentan-no-11-tahun-2023","faab0e6c-9e96-4413-b3e7-81436e284880","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF AGRICULTURE. Otk. Upt. Scope of Directorate
General of Plantation. Revocation.
No. 1756, 2020

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 42 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS
WITHIN THE DIRECTORATE GENERAL OF PLANTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to follow up on the bureaucratic simplification policy to realize an organization of the
Ministry of Agriculture that is more proportional, effective, and efficient, it is necessary to reorganize the organization and work
procedures of technical implementation units;
that the structuring of the organization and work procedures of technical implementation units has received written approval from the
Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4c009a7-efcf-4b87-8dd1-a4cac6178376","actionData","errors"]