[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4739f7b-0a58-40c1-8ef1-b951589fe581","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-09-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan dengan adanya beberapa\r\npenambahan aset daerah yang merupakan objek\r\nkekayaan daerah yang wajib dipungut retribusi serta\r\nperubahan tarif dan penambahan objek retribusi\r\nkepelabuhan, penjualan produksi usaha daerah,\r\nterminal, tempat khusus parkir dan rumah potong\r\nhewan yang merupakan bagian dari jenis retribusi jasa\r\nusaha, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan\r\ndisesuaikan \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10\r\nTahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukamara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukamara Nomor 4), diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10\r\nTahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukamara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukamara Nomor 4), diubah \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah adanya penambahan aset daerah yang merupakan objek kekayaan daerah yang wajib dipungut retribusi, serta perubahan tarif dan penambahan objek retribusi kepelabuhan, penjualan produksi usaha daerah, terminal, tempat khusus parkir, dan rumah potong hewan.

Perubahan meliputi struktur dan besaran tarif retribusi untuk:

Retribusi Kekayaan Daerah (Pasal 11 dan 12)
Retribusi Kepelabuhan (Pasal 14)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pasal 15)
Retribusi Terminal (Pasal 17)
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasal 18)
Retribusi Rumah Potong Hewan (Pasal 19)

Peraturan ini juga mengatur perangkat daerah yang berwenang memungut retribusi berdasarkan jenis retribusi (Pasal 21). Selain itu, Pasal 39 dihapus.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sukamara No. 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usahadicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/153979/perda-kab-sukamara-no-2-tahun-2020","a01dd03c-363e-4f41-8e64-f8fbf67502d5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKAMARA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 10 OF 2010 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with several additions of regional assets which are objects of regional wealth that are required to be collected as retribution, as well as changes in tariffs and additions to retribution objects for ports, sales of regional business production, terminals, special parking areas and slaughterhouses which are part of the type of retribution for business services, it is necessary to amend and adjust Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Retribution for Business Services;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4739f7b-0a58-40c1-8ef1-b951589fe581","actionData","errors"]