[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a472cd42-6a46-4c01-a143-184d160b7b49","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2000","number","91","year","2000","published_date","2000-10-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 91, LN. 2000 No. 180, LL SETNEG : 22 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2000. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Jakarta","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan ketentuan Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Jakarta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali ketentuan terkait pengelolaan dan operasional perusahaan tersebut.

Ketentuan Substansial: Perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang angkutan jalan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi penyelenggaraan jasa angkutan umum dan usaha lain yang menunjang tujuan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan, dan melakukan penyertaan modal. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, sementara Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan memberikan nasihat. Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71390/pp-no-32-tahun-1984","d40cf806-e69a-4dae-a91f-79c4e34d95c6","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"PP No. 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI","https://peraturan.bpk.go.id/Details/250097/pp-no-30-tahun-2023","8476745c-abfd-4f13-93a3-f6f9c60e4034","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 91 OF 2000
CONCERNING
PUBLIC COMPANY (PERUM) JAKARTA PASSENGER TRANSPORTATION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 13 of 1998 concerning Public Companies, it is necessary to adjust Government Regulation Number 32 of 1984 concerning Public Company (PERUM) Jakarta Passenger Transportation;
that in connection with the matter referred to in letter a above, it is deemed necessary to re-regulate the provisions of the Public Company (PERUM) Jakarta Passenger Transportation with a Government Regulation;

In view of:

Article 5 paragraph (2) and Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended by the Second Amendment to the 1945 Constitution;
Law Number 19 Prp

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a472cd42-6a46-4c01-a143-184d160b7b49","actionData","errors"]