For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji

Also known as: Peraturan BPKH 5/2020 · Peraturan BPKH No. 5 Tahun 2020 · Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:8 Mei 2020Publication Date:8 Mei 2020
Kompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Badan Pengelola Keuangan Haji
ThemeTata Cara Pembayaran Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
LocationBadan Pengelola Keuangan Haji
Effective Date08 Mei 2020
Publication Date08 Mei 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 85)

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mengatur tata cara pembayaran gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

  1. Penghasilan anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas terdiri dari gaji atau upah dan hak keuangan lainnya.
  2. Besaran gaji atau upah dan hak keuangan lainnya diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020.
  3. Hak keuangan lainnya meliputi tunjangan perumahan, transportasi, hari raya, cuti tahunan, representasi, asuransi jiwa dan kecelakaan, fasilitas kesehatan, asuransi purnajabatan, perjalanan dinas, dan pendampingan hukum.

Peraturan ini mengatur bahwa Kepala Badan Pelaksana, anggota Badan Pelaksana, Ketua Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Pengawas berhak menerima uang muka gaji atau upah dan hak keuangan lainnya sejak tanggal pengangkatan.

1. Uang muka gaji atau upah dan hak keuangan lainnya disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020. 2. Seluruh nominal gaji atau upah dan masing-masing komponen hak keuangan lainnya dihitung dalam bentuk nominal rupiah untuk kemudian disesuaikan dengan total uang muka yang telah diberikan. 3. Besaran hak keuangan yang telah diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan dan premi purnajabatan disesuaikan dengan besaran fasilitas kesehatan dan premi purnajabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020. 4. Besaran hak keuangan asuransi jiwa dan kecelakaan yang belum diberikan sejak tanggal pengangkatan, diberikan berdasarkan ketentuan yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020 dan dihitung untuk tujuan penyesuaian.

(-)