[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3fd9f60-df12-4eee-90e5-cc279263bfe2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-25","effective_date","2024-01-26","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi - tata kerja - badan pemeriksa keuangan
2024
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN 2024 (2/BPK); 76 hlm
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan TENTANG Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan\r\nBadan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa\r\nKeuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU No. 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2023. \n Peraturan BPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan pada unit kerja di lingkungan BPK berupa redistribusi entitas pemeriksaan dalam portofolio pemeriksaan AKN I, AKN II, AKN III, AKN V, dan AKN VII. Juga terdapat penyederhanaan struktur dan penguatan fungsi pengawasan pada Inspektorat Utama, selain itu terdapat penyempurnaan tugas, fungsi, dan nomenklatur pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, serta penyempurnaan tugas, fungsi, dan susunan organisasi pada Sekretariat Jenderal meliputi Biro Keuangan dan Biro Umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024. \n Peraturan BPK ini mengubah Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. \n Lampiran file: 76 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 56 dan Lampiran hlm 57 sd 76). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:\na. Nomor 2 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);\nb. Nomor 2 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4/BPK);\nc. Nomor 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan perubahan keempat atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Latar belakang perubahan ini adalah adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi yang membuat peraturan sebelumnya tidak sesuai lagi.\n\nPerubahan ini mencakup beberapa ketentuan substansial, antara lain:\n\n1. **Perubahan Tugas dan Fungsi Biro Keuangan:**\n * Biro Keuangan memiliki tugas melakukan kegiatan penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK.\n * Fungsi Biro Keuangan meliputi perumusan kebijakan di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta penyusunan Laporan Keuangan BPK.\n2. **Perubahan Tugas dan Fungsi Bagian Penganggaran dan Pemantauan:**\n * Bagian Penganggaran dan Pemantauan bertugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan BPK.\n3. **Perubahan Tugas dan Fungsi Bagian Perbendaharaan:**\n * Bagian Perbendaharaan bertugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan perbendaharaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK.\n4. **Perubahan Tugas dan Fungsi Bagian Akuntansi dan Pelaporan:**\n * Bagian Akuntansi dan Pelaporan bertugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BPK.\n5. **Perubahan Struktur Organisasi Biro Umum:**\n * Biro Umum terdiri atas Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Rumah Tangga, Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.\n6. **Perubahan Tugas dan Fungsi Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha:**\n * Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha bertugas melaksanakan pengelolaan dokumen BPK dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.\n7. **Perubahan Tugas dan Fungsi Inspektorat Utama (Itama):**\n * Itama bertugas melakukan pengawasan internal berupa asurans dan advisori terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern seluruh unsur Pelaksana BPK.\n8. **Penambahan Sekretariat pada Itama dan Ditama Renvaja dan Ditama Binbangkum:**\n * Pembentukan Sekretariat Itama, Sekretariat Ditama Renvaja dan Sekretariat Ditama Binbangkum untuk melaksanakan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup Itama, Ditama Renvaja dan Ditama Binbangkum.\n9. **Perubahan Tugas dan Fungsi Auditorat Utama:**\n * Perubahan tugas dan fungsi pada beberapa Auditorat Utama terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pelaksana BPK berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru serta diangkat dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan BPK No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/312160/peraturan-bpk-no-1-tahun-2025","6cafe291-c2ee-4061-9946-806dbc846833","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[108,112,116,120],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"Peraturan BPK No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244805/peraturan-bpk-no-1-tahun-2023","c25dc344-b99d-423c-9f8d-cec002696a77",{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Peraturan BPK No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216176/peraturan-bpk-no-2-tahun-2022","e40f9531-6877-4855-8c84-abda5661756d",{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/145863/peraturan-bpk-no-2-tahun-2020","1d2258f7-74eb-475d-8887-ee7515ebaa13",{"_97":121,"_99":122,"_36":123},"Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/105929/peraturan-bpk-no-1-tahun-2019","8c877cda-44b6-41c6-911f-93fc3061290d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
FOURTH AMENDMENT TO
REGULATION OF THE AUDIT BOARD NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF EXECUTORS
OF THE AUDIT BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the regulations regarding the organization and working procedures of the Executor of the Audit Board have been stipulated in the Regulation of the Audit Board Number 1 of 2019 concerning the Organization and Working Procedures of the Executor of the Audit Board as amended several times, most recently by the Regulation of the Audit Board Number 1 of 2023 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Audit Board Number 1 of 2019 concerning the Organization and Working Procedures of the Executor of the Audit Board;
that based on Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3fd9f60-df12-4eee-90e5-cc279263bfe2","actionData","errors"]