[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3f908f0-6407-47d6-8bcb-00296c7e3118","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring","short_title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-04-06","effective_date","2020-04-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6f5779f5-e2ea-448d-8bb0-b22517233239","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Peraturan BPOM","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 8, BN.2020/No. 336, peraturan.go.id : 24 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 ini ditetapkan untuk mengatur pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan secara daring. Latar belakang peraturan ini adalah perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi cara peredaran obat dan makanan, serta kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak aman, berkhasiat, dan bermutu. Peraturan ini menetapkan bahwa obat dan makanan yang diedarkan secara daring harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan produksi dan distribusi yang baik. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotek yang terlibat dalam peredaran daring diwajibkan menggunakan sistem elektronik dan melaporkan kegiatan mereka secara berkala. Selain itu, peraturan ini juga mengatur penyerahan obat keras yang harus berdasarkan resep elektronik dan menjamin keamanan serta mutu produk selama pengiriman. Pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan secara daring juga harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Apotek, PSEF, Pelaku Usaha, dan/atau PSE, yang telah menyelenggarakan Peredaran Obat dan Makanan secara Daring sebelum berlakunya Peraturan Badan ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.","sanctions","1. Pelaku Usaha, PSE, dan/atau PSEF yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, rekomendasi penutupan atau pemblokiran sistem elektronik, pencabutan izin, larangan mengedarkan sementara, dan/atau perintah penarikan kembali produk.","revokes",[],"revoked_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perka BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297143/peraturan-bpom-no-14-tahun-2024","631c1afa-d87d-4640-ae10-ac970a4e5a64","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116],{"_103":117,"_105":118,"_36":119},"Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181796/peraturan-bpom-no-32-tahun-2020","e5259d92-8673-4647-b64d-29e767c0161d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE FOOD AND DRUG CONTROL AGENCY
NUMBER 8 OF 2020
CONCERNING
THE SUPERVISION OF DRUGS AND FOODS CIRCULATED ONLINE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FOOD AND DRUG CONTROL AGENCY,

Considering:

that the development of information technology and the public's need for drugs and food quickly and on target have had an impact on changes in the distribution of drugs and food in the form of distribution of drugs and food carried out online;
that in order to protect the public from the risks of unsafe, ineffective/beneficial, and quality/nutritious drugs and food circulated online, it is necessary to supervise the circulation of drugs and food online;
that based on the provisions of Article 35 paragraph (3) of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Provision of Electronic Systems and Transactions and the provisions of Article 2 of Presidential Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3f908f0-6407-47d6-8bcb-00296c7e3118","actionData","errors"]