[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3ab0fd1-900b-4a75-a7a6-c66d20418946","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1999","number","88","year","1999","published_date","1999-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 88,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 1999. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Keputusan Presiden ini dibentuk untuk menangani berbagai tindak kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Tujuannya adalah untuk mengungkap, mengusut, dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas dan tegas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial
Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mencari dan menentukan data/fakta mengenai tindak kekerasan di Aceh, melakukan penyelidikan dan pengusutan, serta menganalisis dan menyimpulkan hasil untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Komisi ini memiliki kewenangan untuk memanggil dan menerima laporan dari berbagai pihak, melakukan pengamatan, dialog, dan pemeriksaan, serta memberikan saran penyelesaian kepada instansi terkait. Keanggotaan Komisi terdiri dari unsur Komnas HAM, LSM, lembaga pendidikan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","KEPPRES No. 27 Tahun 2000 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57772/keppres-no-27-tahun-2000","299d3715-83b4-4b65-856a-76ce5192edd6","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 1999
TENTANG
KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berbagai tindak kekerasan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit jumlahnya, serta menimbulkan opini yang simpang siur di dalam dan luar negeri sehingga memerlukan penanganan secara bijaksana dan mendasar;
bahwa permasalahan tersebut harus diungkap, diusut, ditangani, dan diselesaikan secara tuntas dan tegas baik menyangkut sebab akibat, latar belakang, pelaku, provokator, aktor intelektual, maupun dampak ikutannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh;

Mengingat:

Pasal 4 ayat

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3ab0fd1-900b-4a75-a7a6-c66d20418946","actionData","errors"]