Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Al Bantani dengan maksud meningkatkan kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Serang. Tujuan pembentukan PERUMDA adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pelayanan air minum yang bermutu bagi masyarakat, dan memperoleh laba. Kegiatan usaha PERUMDA meliputi penyediaan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengembangan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PERUMDA bertugas menyelenggarakan pengembangan SPAM, melaksanakan pengadaan dan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara sistem, menghimpun pembayaran jasa pelayanan, memberikan pelayanan air minum yang memenuhi standar, serta membuat laporan penyelenggaraan secara transparan dan akuntabel. Modal dasar PERUMDA ditetapkan sebesar Rp.360.000.000.000,00 yang bersumber dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Organ PERUMDA terdiri dari KPM (Kepala Daerah sebagai Pemilik Modal), Dewan Pengawas, dan Direksi. KPM memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA. Pegawai PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja. PERUMDA wajib menyusun rencana bisnis jangka panjang dan rencana kerja anggaran tahunan. Pengurusan PERUMDA dilaksanakan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Laba bersih PERUMDA digunakan untuk dana cadangan, peningkatan pelayanan, dividen, tantiem, bonus, dan penggunaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. PERUMDA dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengusahaan sumber daya air. Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan barang milik PERUMDA meliputi pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. PERUMDA bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat umum. Tarif air minum ditetapkan berdasarkan prinsip keterjangkauan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi, transparansi, dan perlindungan air baku. Pelanggan memiliki hak dan kewajiban terkait pelayanan air minum. Pembinaan dan pengawasan terhadap PERUMDA dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi dan saran untuk peningkatan pelayanan. Pembubaran PERUMDA ditetapkan dengan peraturan daerah dan kekayaan dikembalikan kepada daerah.