[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a339935d-66fb-48f6-9636-7e885ce12967","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025","number","20","year","2025","published_date","2025-12-17","effective_date","2026-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"sectors",[79,80],"Hukum Acara & Penyelesaian Sengketa","Hukum Pidana","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - kuhap
2025
Undang-undang (UU) NO. 20, LN 2025 (188), TLN (7149) : 184 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai: 1) Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas; 2) Penyempurnaan kewenangan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, serta penguatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum; 3) Perubahan pengaturan mengenai Upaya Paksa; 4) Penambahan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement); 5) penguatan mekanisme praperadilan; 6) pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif; 7) Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi; 8) penguatan peran advokat; 9) saksi mahkota; dan 10) pengaturan kembali upaya hukum. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. \n Lampiran file: 238 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 184 dan penjelasan hlm 185 sd 238) \n \n

","regulatory_relationship","Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini memperbarui hukum acara pidana Indonesia untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang berkembang, supremasi hukum, dan menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban. Undang-Undang ini mengatur sistem peradilan pidana terpadu dengan pembagian fungsi yang jelas antara Penyidik (Polri, PPNS, Penyidik Tertentu), Penuntut Umum (Jaksa), Hakim, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Diatur pula berbagai tahapan proses pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya paksa (penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran, larangan keluar wilayah), hak-hak tersangka dan terdakwa, hak saksi dan korban, hingga mekanisme keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembuktian, putusan pengadilan, dan upaya hukum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Penyidik, Penuntut Umum, atau pejabat lain yang melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981","301b39a8-53fc-49ea-bd97-ecc04177f5eb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 20 OF 2025

CONCERNING

THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering

that Indonesia is a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, which upholds human rights and guarantees equal standing for citizens in law and government, and upholds law and government without exception to realize legal certainty, justice, and benefit;
that to realize legal certainty, justice, and benefit, a reform of criminal procedure is necessary that reflects values that live and develop within society and pays attention to the development of international law;
that the reform of criminal procedure is intended to create the supremacy of law, guarantee the rights of suspects, defendants, convicts, witnesses, and victims of criminal offenses,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a339935d-66fb-48f6-9636-7e885ce12967","actionData","errors"]