[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3394ef1-ee53-4a86-b455-41b88fcffbbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2026","number","13","year","2026","published_date","2026-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penjabaran-apbd
2026
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2026/ NO.13
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2026 telah diatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD atau b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dengan adanya penyesuaian pendapatan, penambahan alokasi belanja, pergeseren rekening dan revisi rincian objek belanja di Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 perlu disesuaikan; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2026; \n Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.629.107.650.973,00 berkurang sebesar Rp.99.241.002.598,00 menjadi Rp1.529.866.648.375.,00; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2026. \n Jumlah Halaman: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2026.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pendapatan, penambahan alokasi belanja, pergeseran rekening, serta revisi rincian objek belanja pada Perangkat Daerah.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan perubahan total nilai APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1.529.866.648.375,00, yang mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Perubahan ini diformulasikan dalam bentuk ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, serta penjabaran menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai daftar penerima hibah dan mengamanatkan agar pelaksanaan penjabaran perubahan APBD ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGULATION OF THE REGENT OF KULON PROGO
NUMBER 13 OF 2026
ON
SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE REGENT OF KULON PROGO NUMBER 52 OF 2025
ON
ELABORATION OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR THE 2026 FISCAL YEAR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

Considering :

that based on Regulation of the Regent of Kulon Progo Number 52 of 2025 as amended by Regulation of the Regent of Kulon Progo Number 5 of 2026, the Elaboration of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2026 Fiscal Year has been regulated;
that based on the provisions of Article 164 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, budget shifts between organizations, between organizational units, between Programs, between Activities, and between types of expenditure as referred to in Article 163 are carried out through amendments to the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), paragraph (2) budget shifts between expenditure objects and/or between expenditure object details as referred to in Article 163 are carried out through amendments to the Regent Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3394ef1-ee53-4a86-b455-41b88fcffbbb","actionData","errors"]