[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2d37d48-f877-44f2-8977-35f1637ddf2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-03-06","effective_date","2019-03-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN DAERAH - APBD - PENGELOLAAN
2019
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB : 144 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \n PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. \n Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

","scope_and_parties","policy_content","

Identifikasi Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Pasal 3).
Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak pihak yang menagih (Pasal 141).
Pengeluaran hanya dapat dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (Pasal 120).

Ketentuan Baru dalam Peraturan ini:

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 222)
Penjabaran tugas dan kewenangan yang lebih tegas untuk TAPD dalam penyusunan APBD dan evaluasi implementasi (Pasal 22).
Penjahtakatan lebih rinci mengenai indikator kinerja dalam RKA SKPD (Pasal 97).

Penghapusan Ketentuan Lama:

Penghapusan perlunya berlaku Peraturan Pemerintah nomor sebelumnya, yang diatur di dalam PP No. 58 Tahun 2005.

Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini:

Perubahan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pengembangan lebih lanjut dari mekanisme pelaporan keuangan yang harus disampaikan secara periodik.
Pemisahan tugas yang lebih jelas antara pengelolaan dan evaluasi kinerja di SKPD.

Perubahan Substansi Kewenangan:

Penguatan peran dan tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dalam pengawasan dan penatausahaan keuangan.
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah yang lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran (Pasal 205).

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah yang melakukan pungutan tidak sah dapat dikenakan, yaitu tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan (Pasal 33).

Selain itu, Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dapat dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum (Pasal 86). Sanksi bagi DPRD atau Kepala Daerah yang tidak menyetujui penganggaran dalam waktu yang ditentukan juga berlaku.

","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005","f15b70e2-69d9-45c7-acfe-65dc25fba18e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 293 and Article 330 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to establish Government Regulations concerning Regional Financial Management;

Remembering:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between Central Government and Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 726, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4438);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times with the last amendment being Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 58, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679).

Deciding:

Establishing: GOVERNMENT REGULATIONS CONCERNING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2d37d48-f877-44f2-8977-35f1637ddf2c","actionData","errors"]