[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2a9b82a-634a-4aeb-9681-42bd65c61eb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-12-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penerangan Jalan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2009 /No. 10 , LL 25 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Buton Utara\r\ntentang Pajak Penerangan Jalan;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a perlu\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang\r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3209);\r\n2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang\r\nPenagihan Pajak dengan Surat Paksa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3686);\r\n3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang\r\nBadan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor\r\n40, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3684);\r\n4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4048);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3699);\r\n6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis\r\nMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3815);\r\n8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor\r\n115, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor\r\n4327);\r\n9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakrir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32\r\ntahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\n(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4438);\r\n12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor\r\n132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4444); s\r\n13. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara\r\n(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4548);\r\n14. Undang-Undang h'or.ior 26 tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4725);\r\n15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n16. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang\r\nKetenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5052);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3258);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang\r\nKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang\r\nPenyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis\r\nMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia tahun 1999 Nomor 69,Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001\r\nNomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4138);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 165, Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4593);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006\r\ntentang Jenis dan Bentuk Hukum Daerah.\r\n25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006\r\ntentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006\r\ntentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.\r\n \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON\r\nUTARA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2009. \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);\n2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah, kedutaan asing, dan penggunaan listrik dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan Wajib Pajak adalah pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Tarif pajak bervariasi tergantung pada sumber tenaga listrik (PLN atau bukan PLN) dan peruntukannya (industri atau bukan industri). Wilayah pemungutan pajak adalah di seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara.

Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Bupati menetapkan pajak terutang berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tata cara pembayaran pajak diatur, termasuk kemungkinan pembayaran angsuran atau penundaan dengan persyaratan tertentu.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, pembetulan ketetapan pajak, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta kadaluwarsa penagihan pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278192/perda-kab-buton-utara-no-1-tahun-2024","3a61b0ac-615c-4b7b-ac93-4065ed2c6213","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2010

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER: 10 OF 2009
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:	that in accordance with the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of North Buton Regency concerning Street Lighting Tax; that to implement the adjustments as intended in letter a, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection with a Distress Warrant (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 42, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2a9b82a-634a-4aeb-9681-42bd65c61eb0","actionData","errors"]