For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2013

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)

Also known as: Permenhub 29/2013 · Permenhub No. 29 Tahun 2013 · Permenhub Nomor 29 Tahun 2013

Status:
Inactive
Effective Date:1 April 2013Publication Date:28 Maret 2013
Standar & Pedoman TeknisTelekomunikasi & Dunia DigitalTransportasi Darat, Laut & Udara

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemePerubahan atas Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date01 April 2013
Publication Date28 Maret 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider).

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011. Perubahan tersebut meliputi penambahan persyaratan penerbitan sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan pada Bagian 171.005 sub bagian a. Selain itu, ditambahkan definisi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan pada Bagian 171.010, yang berarti Pemerintah dan/atau badan hukum yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. Selanjutnya, dilakukan penambahan huruf c dan d pada Bagian 171.055 tentang Kalibrasi Penerbangan dan Pengujian di darat, yang mengatur bahwa kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan harus dilakukan oleh penyelenggara kalibrasi yang telah bersertifikat dari Direktur Jenderal, dan pengaturan lebih lanjut mengenai sertifikasi penyelenggara kalibrasi akan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

(-)

(-)