[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a208fc06-212d-4efe-9525-db1462d4f190","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-12-07","effective_date","2016-12-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-retribusi-jasa umum
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 No. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-XII/2014, pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi jasa umum, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERDAKAB Beltim No. 9 Tahun 2007; PERDAKAB Beltim No. 2 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan ini mengubah Pasal 51, Pasal 52, dan menghapus ketentuan pada Lampiran X. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016. \n Mengubah Perda Kab. Belitung Timur No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum \n 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyebabkan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya.

Perubahan meliputi penyesuaian terhadap tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan pembiayaan penyediaan jasa dan indeks berdasarkan ketinggian bangunan menara, peruntukan wilayah, dan jumlah operator pengguna menara. Tarif retribusi dihitung dengan rumus TP x TR = RPMT, di mana TP adalah Tingkat Penggunaan Jasa, TR adalah Tarif Retribusi, dan RPMT adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi meliputi honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan, biaya pengecekan gangguan, alat tulis kantor, dan biaya operasional lainnya.

Lampiran X dari peraturan sebelumnya dihapus dan diganti dengan uraian struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang baru, yang mencakup klasifikasi tingkat penggunaan jasa berdasarkan indeks ketinggian menara, indeks letak menara, dan indeks jumlah operator pengguna menara, serta tarif jasa pengawasan yang ditentukan berdasarkan honorarium, frekuensi pengawasan, dan jumlah personil.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Belitung Timur No. 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122431/perda-kab-belitung-timur-no-1-tahun-2019","6b8195fd-2fb5-485a-87a2-a2af881de2c5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[113],{"_104":114,"_106":115,"_36":116},"PERDA Kab. Belitung Timur No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21805/perda-kab-belitung-timur-no-7-tahun-2015","02b4f64a-f0bf-41f1-84d0-33d9916958a6","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST BELITUNG REGENCY
NUMBER 14 OF 2016
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF EAST BELITUNG REGENCY NUMBER 2 OF 2012 CONCERNING
RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the collection of retribution for the control of telecommunication towers cannot be carried out with the issuance of the Constitutional Court Decision in Case Number 46/PUU-XII/2014 so that adjustments need to be made to the retribution for general services;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation of East Belitung Regency Number 2 of 2012 concerning Retribution for General Services;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a208fc06-212d-4efe-9525-db1462d4f190","actionData","errors"]