[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1f16fd4-67ea-4fad-b162-bbfc7a124418","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN - KEUANGAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Partai Politik Dan Penguatan Kelembagaan Serta Peningkatan Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Kota Bontang, Perlu Adanya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Bahwa Dalam Rangka Memberikan Landasan Hukum Dalam Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bontang, Perlu Diatur Dengan Peraturan Daerah. Bahwa Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, Maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sudah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang—Undangan Sehingga Perlu Diganti. \n Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; Sebagairnana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; PP No. 5 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012. \n Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Penganggaran Dalam Apbd, Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik, Pienyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014. \n Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Ini, Maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Bontang. Latar belakangnya adalah untuk menunjang kegiatan partai politik, penguatan kelembagaan, serta peningkatan peran dan fungsi partai politik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada partai politik dalam APBD Kota Bontang.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bontang, yang ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Bantuan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Bontang.
Tata cara penghitungan bantuan keuangan didasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Bontang. Nilai bantuan per suara dihitung berdasarkan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Bontang.
Bantuan keuangan dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
Partai politik mengajukan bantuan keuangan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan administrasi seperti SK kepengurusan, NPWP, surat keterangan perolehan kursi, nomor rekening, rencana penggunaan dana, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran tahun sebelumnya yang telah diperiksa BPK, dan surat pernyataan bersedia dituntut jika memberikan keterangan tidak benar.
Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota melakukan verifikasi kelengkapan administrasi.
Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.
Bantuan keuangan digunakan untuk kegiatan pendidikan politik (minimal 60%) dan operasional sekretariat partai politik. Pendidikan politik berkaitan dengan peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi politik, dan membangun karakter bangsa. Operasional sekretariat berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.
Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada BPK secara berkala dan membuat pembukuan serta memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Partai Politik yang melanggar ketentuan Pasal 21, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Walikota.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Bontang No. 17 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/218914/perda-kota-bontang-no-17-tahun-2019","2e11ec39-eaf4-4ea9-9880-af9096f90dca","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the activities of Political Parties and strengthen institutions and increase the role and function of Political Parties in Bontang City, it is necessary to provide financial assistance to Political Parties;
that in order to provide a legal basis for the allocation of financial assistance budget to Political parties in the Regional Revenue and Expenditure Budget of Bontang City, it needs to be regulated by a Regional Regulation;
that with the enactment of Government Regulation Number 5 of 2009 concerning Financial Assistance to Political Parties as amended by Government Regulation Number 83 of 2012, the Regional Regulation of Bontang City Number 4 of 2007 concerning Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1f16fd4-67ea-4fad-b162-bbfc7a124418","actionData","errors"]