[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1e90821-8471-44cd-b65d-44cf1e4bcaff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-10-21","effective_date","2011-10-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu berwenang melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan barang, penggunaan sumber daya alam, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu\r\nb. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu duna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu untuk mengatur dan menetapkan jenis,objek, dan tarif perizinan tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu \n 1. PP Nomor 69 Tahun 2010\r\n2. Permendagari Nomor 13 Tahun 2006\r\n3. Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007\r\n4. Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008\r\n \n Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Retribusi lzin Trayek;\r\nb. Retribusi lzin Usaha Perikanan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011. \n 1. Perda Provinsi Bengkulu Nomoe 5 Tahun 2003\r\n2. Perda Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2005 \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terkait penyebaran paham keagamaan yang menyimpang, khususnya oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bengkulu. Peraturan ini melarang penganut, anggota, dan pengurus JAI melakukan aktivitas penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, termasuk penyebaran ajaran secara lisan, tulisan, atau melalui media elektronik, pemasangan papan nama organisasi JAI di tempat umum, dan penggunaan atribut JAI. Masyarakat juga dilarang melakukan tindakan anarkis terkait aktivitas JAI. Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri kepada aparatur pemerintah, warga masyarakat, tokoh agama, dan penganut JAI.

Peraturan ini membentuk kelembagaan yang terkait dengan penanganan JAI, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membantu menetapkan kebijakan, sementara Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah bertugas merumuskan bahan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan JAI. Masyarakat yang mengetahui aktivitas JAI yang menyimpang wajib melaporkan kepada aparat kepolisian dan instansi berwenang. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menghentikan aktifitas dan/atau kegiatan Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah.\n2. Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Prov. Bengkulu No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282127/perda-prov-bengkulu-no-7-tahun-2023","aebee4b5-745e-4744-8482-0ccda5b55ba2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERDA Prov. Bengkulu No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/162212/perda-prov-bengkulu-no-4-tahun-2020","e7121617-7e32-4601-b4c4-bb1d69595e6a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BENGKULU
REGULATION OF THE GOVERNOR OF BENGKULU
NUMBER: 11 of 2011
ON
PROHIBITION OF ACTIVITIES OF THE INDONESIAN AHMADIYAH CONGREGATION
IN BENGKULU

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BENGKULU,

Considering:

that the right to religion is a fundamental human right and the State guarantees the freedom of every citizen to embrace their respective religions and worship according to their religion and beliefs;
that everyone is prohibited from intentionally publicly narrating, advocating or seeking public support for interpreting a religion or belief, or carrying out activities that resemble religious or belief activities and interpretations that deviate from the basic teachings of religion;
that the Government has made persuasive efforts through a series of activities and dialogues to resolve the problems of the Indonesian Ahmadiyah Congregation (JAI) so as not to cause unrest in religious life and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1e90821-8471-44cd-b65d-44cf1e4bcaff","actionData","errors"]