[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0f1ef60-eb01-40b8-bdd9-4228c9fb7dc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-11-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah desa dapat membentuk dan mengelola badan usaha milik desa untuk meningkatkan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, berdasarkan inisatif, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDES PDTT No 4 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tPendirian BUM Desa\r\n3.\tPengurusan dan pengelolaan BUM Desa\r\n4.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n5.\tKetentuan Peralihan\r\n6.\tKetentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016. \n PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 3 Tahun 2013 \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan BUM Desa yang didirikan berdasarkan inisiatif, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia masyarakat desa. Peraturan ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pendirian BUM Desa: BUM Desa dapat didirikan berdasarkan peraturan desa dengan mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan penyertaan modal dari pemerintah desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa: Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa dan terdiri dari Penasihat (ex officio oleh kepala desa), Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Pelaksana Operasional bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa. Modal BUM Desa bersumber dari APB Desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
Jenis Usaha BUM Desa: BUM Desa dapat menjalankan berbagai jenis usaha, termasuk bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis produksi/perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama.
Kerjasama BUM Desa: BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar-BUM Desa atau dengan pihak ketiga (badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, atau badan usaha lainnya) dengan persetujuan Pemerintah Desa.
Pertanggungjawaban: Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat (Kepala Desa). Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan kepada BPD melalui Musyawarah Desa.

","transitional_provisions","1. BUM Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan kegiatannya dan paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297294/perda-kab-tasikmalaya-no-2-tahun-2024","b05611bc-a51d-478e-8f06-a6d61faa5077","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TASIKMALAYA
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

Considering:

that the village government can establish and manage village-owned enterprises to improve the village economy and the welfare of the Village community, based on the initiative, potential of natural resources and human resources of the Village community;
that Regional Regulation of Tasikmalaya Regency Number 3 of 2013 concerning Guidelines for Procedures for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises needs to be amended and adjusted to the needs and prevailing laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Village-Owned Enterprises;

In view of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0f1ef60-eb01-40b8-bdd9-4228c9fb7dc9","actionData","errors"]