[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0d3bcc9-96e2-4159-997e-808d9a73901b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1963 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA KERETA API","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1963","number","22","year","1963","published_date","1963-05-25","effective_date","1963-05-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA KERETA API","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1963
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22, LN. 1963/No. 43, LL : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA KERETA API
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 1963. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Jawatan Kereta Api yang dengan Ordonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad 1939 No. 556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara dalam arti pasal 2 Indische Bedrijvenwet.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mendirikan Perusahaan Negara Kereta Api (P.N. Kereta Api) sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960. Pendirian ini dilakukan untuk mengelola pengangkutan umum di bawah Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata. P.N. Kereta Api akan mengambil alih semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan dari Jawatan Kereta Api yang sebelumnya ditetapkan sebagai Perusahaan Negara. Perusahaan ini berkedudukan di Bandung dan dapat membuka kantor cabang sesuai kebutuhan. Modal awal ditetapkan sebesar Rp. 4.300.000.000,- dan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah. Direksi perusahaan terdiri dari seorang Direktur Jenderal dan beberapa Direktur serta Direktur Muda yang bertanggung jawab kepada Menteri. Anggota Direksi harus warga negara Indonesia dan tidak boleh memiliki hubungan keluarga tertentu atau kepentingan pada usaha lain tanpa izin. Perusahaan bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman kerja.","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan dalam Peraturan Pemerintah ini belum diatur, tetap berlaku sampai diadakan peraturan-peraturan lain.","sanctions","1. Anggota Direksi dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara, yang merupakan pelanggaran hukum pidana.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PP No. 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/69552/pp-no-61-tahun-1971","1222fb5a-1f9c-4b21-81b2-c1aec728857f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 1963
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF STATE RAILWAY COMPANY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that it is necessary to immediately implement Law No. 19 Prp of 1960 (State Gazette of 1960 No. 59) for State-owned companies under the Department of Land Transportation, Post, Telecommunications and Tourism; \n that in connection with this, it is necessary to establish a State Company engaged in the field of public transportation; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the Constitution; \n Law No. 10 Prp of 1960; \n Law No. 19 Prp of 1960 (State Gazette of 1960 No. 59); \n \n

Hearing:
The First Minister, Deputy First Minister for Distribution, Deputy First Minister for Finance, and the Minister of Land Transportation, Post, Telecommunications and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0d3bcc9-96e2-4159-997e-808d9a73901b","actionData","errors"]