For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Also known as: Permendesa PDTT 21/2019 · Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2019 · Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:31 Desember 2019Publication Date:30 Desember 2019
Aparatur Sipil NegaraStandar & Pedoman Teknis

Information

TypePeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
LocationKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Effective Date31 Desember 2019
Publication Date30 Desember 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amends

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta reviu dan evaluasi kinerja. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan data kinerja dan evaluasi kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan ini menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan menetapkan sanksi administratif bagi pimpinan unit kerja yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Pimpinan unit kerja yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.