For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Also known as: Permenkop UKM 14/2018 · Permenkop UKM No. 14 Tahun 2018 · Permenkop UKM Nomor 14 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:31 Desember 2018Publication Date:21 Desember 2018
Koperasi & Usaha Mikro KecilKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ThemePetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LocationKementerian Koperasi dan UKM
Effective Date31 Desember 2018
Publication Date21 Desember 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XII/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2064).

Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PK2UKM). Tujuan dari DAK Nonfisik PK2UKM adalah untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah yang merupakan urusan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

  1. Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan dan Pendampingan, termasuk persiapan, akomodasi, konsumsi, uang saku peserta, honorarium tenaga ahli, biaya rekrutmen tenaga pendamping, biaya transportasi, dan biaya penunjang lainnya.
  2. Penanggung jawab kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM adalah SKPD/PD/OPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  3. Penyelenggaraan Pelatihan meliputi kurikulum, materi, jenis pelatihan, peserta, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta panitia penyelenggara. Jenis pelatihan meliputi perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, manajerial, kompetensi berdasarkan SKKNI, dan teknologi informasi.
  4. Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang memenuhi persyaratan tertentu dan bertugas memberikan bimbingan, konsultasi, dan advokasi kepada peserta Pelatihan.
  5. Alokasi anggaran DAK Nonfisik PK2UKM ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Deputi dan Kepala SKPD/PD/OPD Provinsi dan UPTD.
  7. Pelaporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM disampaikan secara berkala kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM.

(-)

(-)