[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0350323-034c-404e-8751-99fc634043a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-07-11","effective_date","2025-07-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan - Informasi Publik - Kementerian Pariwisata
2025
Peraturan Menteri Pariwisata NO. 3, BN 2025 (512); 34 hlm
Peraturan Menteri Pariwisata TENTANG Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi\r\nKreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif\r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik\r\ndi Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi\r\nKreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah\r\ntidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan\r\nperkembangan organisasi, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 14 Tahun 2009; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 198 Tahun 2024; Permenpar Nomor 1 Tahun 2025 \n Dalam peraturan ini diatur mengenai penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pariwisata yang diselenggarakan oleh pengelola Informasi dan dokumentasi, yang terdiri atas a. Atasan PPID;\r\nb. PPID;\r\nc. PPID Tingkat I;\r\nd. PPID Politeknik Pariwisata; \r\ne. PPID Badan Pelaksana Otorita; dan/atau\r\nf. Petugas Pelayanan Informasi Publik; serta standar pelayanan informasi publik \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua\r\nketentuan yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik\r\natas penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait bidang\r\npariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri\r\nPariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan\r\nEkonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan\r\nInformasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan\r\nEkonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 713),\r\ndinyatakan tidak berlaku \n 34 hlm; hlm 1 sd 21 batang tubuh, hlm 22 sd 34 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pariwisata ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik di bidang kepariwisataan yang transparan. Kebijakan ini mengatur tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang diselenggarakan oleh pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Kementerian yang bertugas menunjuk PPID dan menyusun arah kebijakan layanan informasi. PPID dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan komunikasi, bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, serta mengoordinasikan pengumpulan dokumen informasi. PPID Tingkat I dijabat oleh setiap Sekretaris Deputi, bertugas mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi publik di lingkungan Deputi. PPID Politeknik Pariwisata dijabat oleh masing-masing Direktur Politeknik Pariwisata, bertugas mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik di lingkungan Politeknik Pariwisata. PPID Badan Pelaksana Otorita dijabat oleh masing-masing Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita, bertugas mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita. Informasi publik terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Pelayanan informasi publik dilakukan melalui pengumuman dan permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada PPID, PPID Politeknik Pariwisata, atau PPID Badan Pelaksana Otorita.

","transitional_provisions","1. Sengketa Informasi Publik yang masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap dilaksanakan oleh organisasi PPID yang sebelumnya sampai selesainya proses sengketa.\n2. Pengelola Informasi dan dokumentasi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya pengelola Informasi dan dokumentasi yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenpar No. 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169204/permenpar-no-11-tahun-2020","24a7316a-0b4f-4812-842a-63d03c3b01a0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2025
CONCERNING
PUBLIC INFORMATION SERVICES
WITHIN THE MINISTRY OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the realization of transparent public information service delivery in the field of tourism, it is necessary to improve services, information management and documentation within the Ministry of Tourism;
that Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency Number 11 of 2020 concerning Public Information Services within the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency is no longer in accordance with legal needs and organizational developments, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0350323-034c-404e-8751-99fc634043a8","actionData","errors"]