[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","9d57ec35-b8a3-4ece-889d-ccb2170a883b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":23,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026","number","3","year","2026","published_date","2026-03-25","effective_date","2026-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan, Lembaga Keuangan","location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Uang Rupiah Kertas dan Logam","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ciri desain dan bahan baku uang rupiah kertas dan logam, tata cara pengedaran uang rupiah kertas dan logam, kriteria penggantian uang rupiah kertas dan logam yang dicabut dan ditarik dari persediaan, kriteria uang rupiah kertas dan logam yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian, pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang rupiah kertas dan logam, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbankan-uang
2026
Peraturan Bank Indonesia NO. 3, BN.2026 (5)/56 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Uang Rupiah Kertas dan Logam
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan\r\nnegara serta untuk mencapai ketersediaan rupiah yang\r\nberkualitas dan terpercaya melalui kegiatan pengelolaan\r\nuang rupiah kertas dan logam, Bank Indonesia perlu\r\nmelakukan pengaturan uang rupiah kertas dan logam\r\nsebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia;\r\nb. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019\r\ntentang Pengelolaan Uang Rupiah sudah tidak sesuai\r\ndengan perkembangan hukum dan lingkungan strategis\r\ndalam pengelolaan uang rupiah kertas dan logam,\r\nsehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4),\r\ndan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun\r\n2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang\r\nRupiah Kertas dan Logam; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ciri desain dan bahan baku uang rupiah kertas dan logam, tata cara pengedaran uang rupiah kertas dan logam, kriteria penggantian uang rupiah kertas dan logam yang dicabut dan ditarik dari persediaan, kriteria uang rupiah kertas dan logam yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian, pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang rupiah kertas dan logam, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah \n 56 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini menetapkan kerangka hukum komprehensif mengenai pengelolaan uang Rupiah kertas dan logam sebagai simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya melalui tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam seluruh tahapan pengelolaan uang Rupiah, yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan ciri, desain, dan bahan baku uang Rupiah, serta melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan uang, termasuk Bank dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR).

Peraturan ini juga mengatur kewajiban bagi Bank untuk menyediakan layanan penukaran uang bagi masyarakat dan melakukan pengolahan uang sesuai dengan standar kelayakan yang ditetapkan. Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme kerja sama kemitraan layanan kas antara Bank Indonesia dengan pihak lain, serta persyaratan perizinan dan operasional bagi PJPUR untuk menjamin keamanan dan integritas sistem pembayaran nasional.

","transitional_provisions","1. PJPUR yang telah memiliki izin usaha kategori satu berdasarkan PBI 21/10/PBI/2019 wajib memenuhi ketentuan permodalan baru dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.\n2. PJPUR yang belum memenuhi ketentuan permodalan dalam jangka waktu tersebut hanya dapat melakukan kegiatan usaha distribusi dan penyimpanan uang di khazanah.\n3. PJPUR kategori dua berdasarkan PBI 21/10/PBI/2019 dinyatakan sebagai PJPUR berdasarkan peraturan ini.\n4. Izin PJPUR yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir.\n5. Bank yang ditunjuk sebagai pengelola kas titipan wajib memenuhi ketentuan sebagai sentra kas mitra paling lambat 30 Juni 2026.\n6. Perjanjian kerja sama kas titipan yang ada tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan sentra kas mitra.\n7. Sanksi denda terkait penyetoran uang yang diragukan keasliannya (Pasal 23 ayat 1 huruf d) mulai berlaku pada 1 Januari 2027.","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban oleh Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembatasan layanan penyetoran/penarikan, hingga kewajiban menyampaikan rencana tindak (action plan).\n2. Pelanggaran oleh PJPUR dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terkait kewajiban pelaporan dikenai sanksi denda administratif per hari keterlambatan atau per periode laporan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BI No. 21/10/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135913/peraturan-bi-no-2110pbi2019-tahun-2019","d905b03f-2d7e-40f6-ac58-07edfe53ff3c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 3 OF 2026 CONCERNING PAPER AND METAL RUPIAH CURRENCY

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

Considering :

that to maintain the Rupiah as a symbol of state sovereignty and to achieve the availability of high-quality and trusted Rupiah through the management of paper and metal Rupiah currency, Bank Indonesia needs to regulate paper and metal Rupiah currency as legal tender in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that Bank Indonesia Regulation Number 21/10/PBI/2019 concerning Rupiah Currency Management is no longer in accordance with legal developments and the strategic environment in the management of paper and metal Rupiah currency, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b and to implement the provisions of Article 10, Article 16 paragraph (3), Article 17 paragraph (4), and Article 22 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, it is necessary to establish a Bank Indonesia Regulation concerning Paper and Metal Rupiah Currency;

In view of :

Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3843) as amended several times, most recently by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 7 of 2011 concerning Currency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5223) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);

HAS DECIDED:

To establish :

BANK INDONESIA REGULATION CONCERNING PAPER AND METAL RUPIAH CURRENCY.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=9d57ec35-b8a3-4ece-889d-ccb2170a883b","actionData","errors"]