Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2024

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan Indonesia, serta bagi orang asing yang mengajukan permohonan pewarganegaraan. Perubahan ini dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tata cara permohonan pewarganegaraan, termasuk pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah. Permohonan dapat diajukan oleh orang asing atau anak yang belum memilih kewarganegaraan. Proses permohonan melibatkan pemeriksaan dokumen dan wawancara, serta penyampaian permohonan secara elektronik dan nonelektronik. Peraturan ini juga menetapkan batas waktu bagi anak untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan hingga 31 Mei 2024.