Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.07/2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.07/2008 ini bertujuan untuk mengatur batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah untuk Tahun Anggaran 2009. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan ini menetapkan bahwa jumlah defisit APBN dan APBD tidak boleh melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan, dengan batas maksimal defisit ditetapkan sebesar 2,25% dari proyeksi PDB. Selain itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD ditetapkan sebesar 0,35% dari proyeksi PDB, dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 3,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009. Defisit yang melebihi batas ini memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Peraturan ini juga mengatur pemantauan dan evaluasi defisit APBD dan pinjaman daerah oleh Menteri Keuangan.