Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008

(-)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tentang pedoman penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural. Latar belakangnya adalah untuk menjamin obyektivitas, kualitas, dan transparansi dalam penempatan PNS sesuai kompetensi. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan penilaian kompetensi.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Definisi kompetensi sebagai kemampuan dan karakteristik PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
2. Penilaian kompetensi dilakukan oleh Unit Penilaian Kompetensi (UPK) atau Tim Penilaian Kompetensi (TPK) yang bersifat independen.
3. Prinsip-prinsip penilaian kompetensi meliputi obyektifitas, transparansi, validitas, reliabilitas, dan manfaat. Hasil penilaian berlaku selama 2 tahun.
4. Metode penilaian kompetensi terdiri dari wawancara kompetensi, kuesioner kompetensi, psikometri, analisis kasus, presentasi, dan Assessment Center. Penggunaan metode Assessment Center diprioritaskan untuk jabatan struktural eselon I dan II.
5. Prosedur penilaian kompetensi meliputi seleksi administrasi dan tes substansi jabatan, pelaksanaan penilaian oleh UPK atau TPK, dan pelaporan hasil penilaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Setiap instansi pusat dan daerah wajib menyusun standar kompetensi jabatan struktural PNS.

(-)

(-)