For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi. Dan Produk Optik

Also known as: Peraturan BSN 6/2021 · Peraturan BSN No. 6 Tahun 2021 · Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:30 April 2021Publication Date:23 April 2021
Standar & Pedoman TeknisTelekomunikasi & Dunia Digital

Information

TypePeraturan Badan Standardisasi Nasional
ThemeSkema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi. Dan Produk Optik
LocationBadan Standardisasi Nasional
Effective Date30 April 2021
Publication Date23 April 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 765)

Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui dan menambah skema penilaian kesesuaian di sektor elektroteknika, telekomunikasi, dan produk optik guna meningkatkan daya saing produk. Peraturan ini menetapkan skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk seperti mobil penumpang bertenaga listrik, pak baterai kendaraan listrik, baterai yang dapat dilepas, sakelar kontrol jarak jauh elektromagnetik, dan sepeda motor listrik berbasis baterai. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertanggung jawab atas pelaksanaan skema ini, sementara Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang melaksanakan sertifikasi. Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan dan standar yang berlaku, serta menyediakan informasi lengkap terkait produk dan proses produksi untuk mendapatkan sertifikasi.

1. Sertifikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sertifikasi berakhir. 2. Permohonan sertifikasi yang telah diproses sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.

(-)