Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penetapan daerah usaha bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, yang memerlukan penetapan daerah usaha bagi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Prosedur Penetapan Daerah Usaha: Badan Usaha yang berminat mengajukan IUKU harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri, tergantung pada cakupan wilayah usaha dan keterhubungan dengan Jaringan Transmisi Nasional. IUKU untuk usaha terintegrasi, transmisi, dan distribusi diterbitkan setelah adanya Penetapan Daerah Usaha dari Menteri.
2. Persyaratan Permohonan: Permohonan Penetapan Daerah Usaha kepada Menteri melalui Bupati/Walikota atau Gubernur harus melampirkan persyaratan administratif (identitas badan usaha, akta pendirian, profil perusahaan, NPWP, kemampuan pendanaan) dan persyaratan teknis (batasan fisik daerah usaha, peta lokasi, analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik).
3. Penetapan oleh Menteri: Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan IUKU dan Penetapan Daerah Usaha, dengan mempertimbangkan kemampuan PKUK dan/atau Pemegang IUKU lainnya. Penetapan diberikan paling lambat 30 hari setelah permohonan lengkap.
4. Pembaharuan Daerah Usaha: Penetapan Daerah Usaha harus diperbaharui jika ada perubahan cakupan daerah usaha.

(-)

(-)