Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408).

Peraturan Badan ini mengatur tentang pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Latar belakangnya adalah untuk menjamin efektivitas dan kelancaran peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai ASN, seiring dengan perubahan manfaat yang akan diterima peserta maupun ahli waris berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kriteria kecelakaan kerja yang meliputi kecelakaan dalam menjalankan tugas, kecelakaan yang berhubungan dengan dinas, kecelakaan akibat perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, dan kecelakaan yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Dijelaskan pula mengenai manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang meliputi perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, beserta besaran manfaatnya. Peraturan ini juga mengatur pelaporan dan pengajuan klaim manfaat JKK, persyaratan dan prosedur penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja, serta kriteria dan prosedur penetapan tewas.

Peraturan ini juga mengatur kriteria tewas, yang meliputi meninggal dunia dalam menjalankan tugas, meninggal dunia dalam keadaan yang berhubungan dengan dinas, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab. Manfaat JKK yang mengakibatkan tewas meliputi santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

(-)

(-)