Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2012

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menerapkan sistem penghargaan bagi Kementerian/Lembaga yang berhasil mengoptimalkan anggaran belanja mereka, serta mengenakan sanksi bagi yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih bertanggung jawab dan efisien.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa Kementerian/Lembaga yang berhasil mengoptimalkan anggaran belanja dapat menggunakan hasil optimalisasi tersebut pada tahun anggaran berikutnya sebagai bentuk penghargaan. Sebaliknya, Kementerian/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya sebagai sanksi. Penghargaan dapat berupa tambahan alokasi anggaran, prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru, atau prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan. Sanksi dikenakan berdasarkan kriteria tertentu dan tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional atau menurunkan pelayanan publik.

• Kementerian/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya.
• Sanksi dikenakan jika terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan lebih besar dari hasil optimalisasi yang belum digunakan.
• Pengenaan sanksi tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik.