[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","91353382-5ba9-4aa9-895f-fdb6b4345262","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022","number","68/PMK.03/2022","year","2022","published_date","2022-03-30","effective_date","2022-05-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto","subject_matter","Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nAset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan\r\nkriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur\r\npenciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa\r\ncampur tangan pihak lain. Atas penyerahan: Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa\r\nAset Kripto oleh Penjual Aset Kripto; Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana\r\nElektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh\r\nPenyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan/atau Jasa Kena Pajak\r\nberupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok\r\nPenambang Aset Kripto (mining pool oleh Penambang Aset Kripto), dikenai Pajak\r\nPertambahan Nilai. Penyerahan Aset Kripto meliputi penyerahan Aset Kripto oleh\r\nPenjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/atau kepada Pembeli Aset Kripto di\r\ndalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh\r\nPenyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penghasilan dari transaksi Aset\r\nKripto yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem\r\nElektronik yang bertindak atas nama sendiri yang dilakukan melalui Sarana Elektronik\r\nyang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lain,\r\ndikenai Pajak Penghasilan.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – ASET KRIPTO
2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 68/PMK.03/2022, BN.2022/NO. 368; https:jdih.kemenkeu.go.id :30 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f UU Nomor 6 Tahun\r\n1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi\r\nPeraturan Perpajakan, Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021\r\ntentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Pasal 16G huruf i UU Nomor 8 Tahun\r\n1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas\r\nBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7\r\nTahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas\r\nTransaksi Perdagangan Aset Kripto. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No.\r\n3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN\r\nTahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No.\r\n3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN\r\nTahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No.\r\n3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN\r\nTahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN\r\nNo. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI\r\n118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nAset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan\r\nkriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur\r\npenciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa\r\ncampur tangan pihak lain. Atas penyerahan: Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa\r\nAset Kripto oleh Penjual Aset Kripto; Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana\r\nElektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh\r\nPenyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan/atau Jasa Kena Pajak\r\nberupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok\r\nPenambang Aset Kripto (mining pool oleh Penambang Aset Kripto), dikenai Pajak\r\nPertambahan Nilai. Penyerahan Aset Kripto meliputi penyerahan Aset Kripto oleh\r\nPenjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/atau kepada Pembeli Aset Kripto di\r\ndalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh\r\nPenyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penghasilan dari transaksi Aset\r\nKripto yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem\r\nElektronik yang bertindak atas nama sendiri yang dilakukan melalui Sarana Elektronik\r\nyang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lain,\r\ndikenai Pajak Penghasilan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022. \n 32 HLM, Lampiran halaman 31 – 32. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto. Latar belakangnya adalah perkembangan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan dan perlunya kepastian hukum serta kemudahan administrasi perpajakan atas transaksi tersebut.

Ketentuan Substansial:

Objek PPN:\n
- Penyerahan aset kripto oleh penjual aset kripto.
- Jasa penyediaan sarana elektronik untuk transaksi aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.
- Jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto oleh penambang aset kripto.
\n
Objek PPh:\n
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, atau penambang aset kripto sehubungan dengan aset kripto.
\n
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE):\n
- Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto.
- Tarif PPN yang dipungut oleh PPMSE adalah 1% atau 2% dari tarif PPN dikali nilai transaksi, tergantung apakah PPMSE tersebut merupakan pedagang fisik aset kripto atau bukan.
- Tarif PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PPMSE adalah 0,1% atau 0,2% dari nilai transaksi aset kripto, bersifat final.
\n
Penambang Aset Kripto:\n
- Wajib memungut dan menyetor PPN dengan besaran tertentu, yaitu 10% dari tarif PPN dikali nilai aset kripto yang diterima.
- Penghasilan penambang aset kripto dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,1% yang bersifat final dan wajib disetor sendiri.
\n
Kewajiban Tambahan:\n
- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib membuat bukti pemungutan PPN dan PPh berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
\n

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024","93a6559b-25e4-4c0b-bc6f-544d6d34d977","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 68/PMK.03/2022

CONCERNING

VALUE ADDED TAX AND INCOME TAX
ON CRYPTO ASSET TRADING TRANSACTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=91353382-5ba9-4aa9-895f-fdb6b4345262","actionData","errors"]