[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","8ea9fffd-3bfe-4a06-a11f-80d7f08a15e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024","number","36","year","2024","published_date","2024-09-30","effective_date","2024-10-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","subject_matter","Peraturan ini mengatur mengenai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi penerimaan dari: iuran perizinan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; pelepasan kawasan hutan; pungutan hasil usaha; pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan; pelatihan; pelayanan jasa; jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; ganti rugi tegakan; ganti kerugian lingkungan hidup; denda administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jenis dan Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 36, LN 2024 (197), TLN (6989) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang pada Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur mengenai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi penerimaan dari: iuran perizinan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; pelepasan kawasan hutan; pungutan hasil usaha; pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan; pelatihan; pelayanan jasa; jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; ganti rugi tegakan; ganti kerugian lingkungan hidup; denda administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:\r\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538); dan\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 27 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 13, lampiran hlm 14 sd 27) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540).","scope_and_parties","Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PNBP tersebut meliputi iuran perizinan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, pungutan hasil usaha, pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan, pelatihan, pelayanan jasa, jasa penggunaan sarana dan prasarana, ganti rugi tegakan, ganti kerugian lingkungan hidup, denda administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. Peraturan ini juga menetapkan formula perhitungan tarif untuk beberapa jenis PNBP, seperti penggunaan kawasan hutan, pungutan atas kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, penggantian biaya penataan batas kawasan hutan, ganti kerugian lingkungan hidup, denda administratif melebihi baku mutu, dan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. Selain itu, diatur pula mengenai penetapan harga patokan dan kemungkinan penetapan tarif sampai dengan nol rupiah dengan pertimbangan tertentu.","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur kembali jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai penyesuaian terhadap peraturan sebelumnya dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. \n\nKetentuan substantif dalam peraturan ini mencakup penetapan jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang meliputi penerimaan dari iuran perizinan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, pungutan hasil usaha, pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan, pelatihan, pelayanan jasa, jasa penggunaan sarana dan prasarana, ganti rugi tegakan, ganti kerugian lingkungan hidup, denda administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. \n\nPeraturan ini juga merinci tarif atas beberapa jenis PNBP, termasuk formula perhitungan untuk penggunaan kawasan hutan, pungutan atas kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, penggantian biaya penataan batas kawasan hutan, ganti kerugian lingkungan hidup, denda administratif terkait baku mutu air limbah dan emisi, serta denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. Ditetapkan pula bahwa jenis PNBP tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah dengan pertimbangan tertentu, seperti penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, keadaan kahar, atau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh PNBP yang terkumpul wajib disetorkan ke Kas Negara.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Denda administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk denda karena kelalaian melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi, serta denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.\n2. Denda administratif dapat dikenakan hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pelanggaran melebihi baku mutu.\n3. Keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dikenakan denda yang dihitung berdasarkan persentase dari denda administratif dan jumlah hari keterlambatan.","revokes",[96,102,106],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 44 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5483/pp-no-44-tahun-2014","31b4fc81-6e65-499c-bcb4-945d18ad6dbf",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5471/pp-no-33-tahun-2014","56afe804-4d45-4d7b-9fa3-6348ea1c9f8d",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5449/pp-no-12-tahun-2014","17de0a31-2069-467a-abeb-6fe5999b2d43","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 36 OF 2024

CONCERNING

TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE

APPLICABLE TO THE MINISTRY OF ENVIRONMENT

AND FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=8ea9fffd-3bfe-4a06-a11f-80d7f08a15e3","actionData","errors"]