Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Menteri ini menetapkan tata cara perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, dan terukur.

Secara substansial, peraturan ini mengatur koordinasi penyusunan kebijakan DAK jangka menengah dan tahunan yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga teknis, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Proses perencanaan mencakup perumusan arah kebijakan, penetapan tema, jenis, bidang, subbidang, serta indikasi daerah prioritas. Selain itu, diatur pula mekanisme pengusulan, penilaian, dan persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik, rencana penggunaan DAK Nonfisik, serta pengusulan Hibah melalui Sistem Informasi KRISNA.

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pelaporan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan DAK oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, serta mengatur penanganan keadaan kahar yang dapat menghambat proses perencanaan dan pelaporan. Seluruh proses perencanaan wajib menggunakan Sistem Informasi KRISNA sebagai sarana integrasi data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.