For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013

Also known as: Permendag 86/M-DAG/PER/12/2012 · Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2012

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2013Publication Date:28 Desember 2012
Standar & Pedoman TeknisAnggaran Belanja NegaraKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Perdagangan
ThemePetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013
LocationKementerian Perdagangan
Effective Date01 Januari 2013
Publication Date28 Desember 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan Menteri ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013. DAK ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan, memperlancar arus barang antar wilayah, meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, serta meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen. Tujuannya adalah memberikan alternatif pilihan harga terbaik bagi petani, usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

Kegiatan yang dibiayai meliputi:

  1. Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar).
  2. Pembangunan gudang, fasilitas, dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang (SRG).
  3. Peningkatan sarana metrologi legal.

Gubernur/Bupati/Walikota berwenang mengusulkan perubahan pemanfaatan ruang lingkup kegiatan DAK kepada Menteri Perdagangan jika terjadi bencana alam. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendamping dari daerah untuk biaya operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan, tenaga pelaksana, dan aspek lainnya terkait pelaksanaan kegiatan DAK.

Prioritas diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan, jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen, dan persentase pasar yang rusak. Pembangunan baru pasar dilakukan dalam satu lantai utama, perluasan bangunan pasar berupa los dan/atau kios, dan renovasi bangunan utama pasar. Pembangunan gudang diprioritaskan untuk kabupaten/kota dengan produksi komoditi padi, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan rotan yang memenuhi kriteria teknis dan bersedia menyediakan lahan dan akses menuju gudang. Peningkatan sarana metrologi legal diprioritaskan bagi kabupaten/kota dengan indeks teknis tertinggi yang mencerminkan kebutuhan akan fasilitasi peningkatan sarana metrologi legal.

(-)

(-)