For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Also known as: Perka BKPM 15/2009 · Perka BKPM No. 15 Tahun 2009 · Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2009

Status:
Inactive
Effective Date:30 Desember 2009Publication Date:30 Desember 2009
Investasi & Penanaman ModalPelimpahan Wewenang & Penugasan

Information

TypePeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ThemePelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
LocationBadan Koordinasi Penanaman Modal
Effective Date30 Desember 2009
Publication Date30 Desember 2009
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Kepala BKPM Nomor 66/SK/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Daerah Industri Pulau Batam.

Peraturan ini bertujuan untuk melimpahkan wewenang pemberian pendaftaran penanaman modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal ini dilakukan sehubungan dengan perubahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan harus memperhatikan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, serta peraturan yang ditetapkan oleh BKPM dan kementerian terkait. Kepala Badan Pengusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan pemberian pendaftaran penanaman modal setiap bulan kepada BKPM.

1. Semua perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(-)