Peraturan Walikota (Perwali) Kota Denpasar Nomor 31 Tahun 2023

Peraturan Walikota ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait biaya perjalanan dinas agar lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Perubahan ini dilakukan karena peraturan sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri. Pelaksana surat perintah tugas diwajibkan melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dilaksanakan. Laporan tersebut harus mencakup bukti pengeluaran yang sah, seperti tiket transportasi, boarding pass, bukti akomodasi, serta kuitansi pembayaran lainnya. Dalam kondisi tertentu di mana bukti pengeluaran transportasi tidak dapat diperoleh akibat force majeure, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan besaran biaya tidak boleh melebihi batas tertinggi standar biaya transportasi yang dianggarkan.